Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2020

Mata Rantai Komoditas Pertanian Bawang Merah Di Kabupaten Brebes

Gambar
  Kabupaten Brebes merupakan salah satu sentra komoditas pertanian bawang merah terbesar di Indonesia, hal ini berdasarkan data dari BPS yang menunjukan bahwa Kabupaten Brebes memproduksi bawang merah sebanyak 2 725 988 Kw dengan rata-rata produksi sebesar 93.94 Ha/Kw pada tahun 2017. Dengan rata-rata produksi ini kabupaten brebes menyuplai sekitar 75% kebutuhan bawang merah di Provinsi Jawa Tengah dan 23% kebutuhan nasional. Ada beberapa jenis bawang merah yang dikembangkan oleh petani di Kabupaten Brebes yaitu varietas Bima Brebes, Kuning, Timor, Sumenep, dan jenis bawang impor seperti bawang merah Thailand dan Bangkok yang biasanya ditanam hanya pada musim kemarau saja. Pola tanam bawang merah di Brebes ditanam dengan menggunakan pola biasa, yakni 2-3 kali dalam setahun atau hanya sekali bergantian dengan padi. Namun demikian, perkembangan komoditas bawang merah ini bukanlah tanpa masalah, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani bawang merah di Kabupaten Brebes yaitu h...

Kelembagaan Sistem Keuangan Syariah

Gambar
Kelembagaan ini menyerupai kelembagaan dalam sistem keuangan konvensional yang terdiri dari otoritas sistem keuangan syariah dari berbagai lembaga keuangan bank maupun non bank. A. Otoritas sistem keuangan syariah Yaitu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah serta menjalankan dan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Otoritas ini terdiri dari Bank Sentral, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Dewan Syariah (DN) a). Bank Sentral Dalam sistem keuangan syariah kontemporer, bank sentral berperan sebagai otoritas moneter syariah, stabilitas sistem keuangan syariah (makroprudensial syariah), dan otoritas perbankan syariah (otoritas pembayaran). Di negara yang menerapkan sistem kuangan syariah penuh bank sentral menerapkan seluruh otoritasnya berdasarkan prinsip syariah secara penuh (contohnya di Sudan dan Iran). Sedangkan di negara yang menerapkan sistem keuangan ganda bank sentral menjalankan otoritasn...

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam

Gambar
Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan III 2019 Tumbuh sebesar 3.76 Persen terhadap Triwulan III 2018. Sedangkan angka pertumbuhan ini masih berada di bawah Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang berkisar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan tahun 2019, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi Indonesia pun terkena dampak perlambatan, termasuk Aceh, di mana angka pertumbuhan ekonomi jauh di bawah angka nasional, dan menduduki peringkat ketiga terendah di Sumatera. Apa yang terjadi di Aceh sangatlah bertolak belakang, dimana dengan dana yang begitu besar transfer dari pusat tidak mampu menyelesaikan persoalan ekonomi seperti Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Kemandirian Keuangan Daerah. Provinsi Aceh saat ini merupakan satu satunya Provinsi di Sumatra yang mendapat Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah pusat. Sejak 2008 hingga 2019 Aceh kurang lebih sudah mendapatkan Dana Otonomi Khusus  (...

Tiga Tugas Pokok Bank Indonesia

Gambar
  1. Sistem Pembayaran Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaran sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas ...